MAKASSAR, Harapanrakyat.com SULSEL – Camat Panakkukang Ari Fadli membantah keras pemberitaan berjudul “Camat Panakukang Ari Fadli Usir Wartawan Saat Dampingi Warga Cari Data Rincian Tanah” yang tayang di Timurnews.com.
Ari Fadli menilai isi pemberitaan tersebut sepihak dan merugikan dirinya secara pribadi maupun jabatan, karena menyimpulkan seolah-olah telah terjadi tindakan pengusiran terhadap wartawan, padahal fakta di lapangan tidak demikian.
Menurut Camat Panakkukang, pada saat pertemuan tersebut pihaknya sedang memfasilitasi ahli waris bersama kuasa pendamping untuk memberikan penjelasan terkait status lahan yang dipersoalkan.
Dalam forum itu, ia hanya meminta wartawan yang hadir untuk menunggu sementara di luar ruangan agar penjelasan dapat disampaikan secara fokus kepada pihak ahli waris.
“Saya tidak pernah mengusir. Saya hanya menyampaikan agar wartawan menunggu di luar dulu karena saya mau menjelaskan persoalan ke pihak ahli waris. Itu bukan pengusiran,” tegas Ari Fadli.
Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran wartawan dalam ruangan pertemuan tersebut bukan dalam kapasitas peliputan resmi, melainkan disebut sebagai pendamping.
Hal inilah yang menurutnya perlu diluruskan, agar tidak terjadi kekeliruan persepsi di ruang publik.
Bahkan, lanjut Ari Fadli, pihak ahli waris yang dimediasi menyampaikan ucapan terima kasih karena telah difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Panakkukang, meskipun objek lahan yang dipersoalkan secara administratif sudah tidak lagi berada dalam wilayah Panakkukang, namun data historisnya masih tersimpan di kecamatan tersebut.
JAMC Nasional: Wartawan Tidak Dibenarkan Bertindak sebagai Pendamping
Untuk meluruskan polemik tersebut, JAMC Nasional memberikan penjelasan normatif terkait batas peran wartawan dalam pelayanan publik.
Ismail, selaku Koordinator JAMC Nasional, menegaskan bahwa secara regulasi wartawan tidak dibenarkan melakukan pendampingan, baik litigasi maupun non-litigasi, apabila yang bersangkutan bertindak dalam kapasitas sebagai wartawan.
“Memang wartawan tidak bisa melakukan pendampingan. Kecuali dia bertindak sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai wartawan, dan dianggap cakap hukum,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, syarat seseorang dapat melakukan pendampingan non-litigasi adalah harus memiliki surat kuasa pendampingan non-litigasi dari pihak yang didampingi. Tanpa dokumen tersebut, seseorang tidak memiliki legal standing untuk hadir sebagai pendamping dalam forum resmi pemerintahan.
Lebih jauh, Ismail menegaskan bahwa tugas wartawan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Tidak ada satu pun regulasi dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik yang membenarkan wartawan bertindak sebagai pendamping. Tugas wartawan adalah melakukan peliputan, mencari dan menyampaikan informasi kepada publik,” jelasnya.
Menurutnya, pencampuran peran antara jurnalis dan pendamping berpotensi melanggar etika profesi pers serta menurunkan independensi wartawan.
Dengan adanya klarifikasi Camat Panakkukang dan penjelasan dari JAMC Nasional ini, diharapkan publik memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang, serta tidak terjebak pada narasi tunggal yang dapat merugikan pihak tertentu. ***
