Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Truk Tambang Diduga Tanpa Identitas Dan Kerap Ugal-ugalan Di Mandai, Warga Desak Polisi Turun Tangan
- Diduga Ada Unsur Pemaksaan, Guru SD di Jeneponto Keluhkan Pembelian Baju Kontingen Rp550 Ribu
- Diawali Santunan Anak Yatim dan Lansia, KIWAL Garuda Hitam Maros Gelar Bukber dan Rapat Koordinasi
- HUT ke-24 Kabupaten Mamasa Diperingati Melalui Rapat Paripurna DPRD
- Kunjungan Kerja Pangdam XXIII Palaka Wira ke Mamasa, Dorong Pembangunan dan Promosi Pariwisata
- Tebar Kasih di Bulan Suci, Imigrasi Belawan Bersama Kolaborasi Belawan Berkah Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim
- Bansos Dipertanyakan Warga di Maros: Kelurahan dan Dinsos Diminta Perjelas Data dan Tanggung Jawab
- Tekanan Kontrol Sosial Distribusi BBM Subsidi di Selayar Dipertanyakan: APMS dan Sejumlah SPBU Diduga Layani Pelansir, Warga Kerap Kehabisan
Penulis: Admin HR
SIDRAP, SULSEL — Keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik BUMN PT BULS di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kian disorot. Sejumlah dugaan pelanggaran prosedural dinilai dapat menjadi alasan hukum kuat untuk membatalkan sertifikat HGU tersebut, jika diuji melalui jalur Tata Usaha Negara maupun perdata. Sorotan ini menguat seiring munculnya indikasi kesalahan penetapan objek (error in objecto) dan dugaan lahan oversize yang saling berkaitan. “Kami duga ijin perpanjangan HGU PT BULS sarat pelanggaran, harus kita uji di Pengadilan dan Kementerian,” ujar salah seorang Petani Lokasi Kampung Wala, Kamis (8/1). Berikut beberapa penyebab yang disampaikan Petani : 1. Melawan Rekomendasi Pemda Sidrap…
MAKASSAR, Harapanrakyat.info – Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis (8/1/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Kabupaten Wajo. Dalam aksinya, Koalisi Lintas Mahasiswa menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Kejari Wajo patut diduga tidak profesional, tidak objektif, serta menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip due process of law. Perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel di Ruang Aspirasi Kejati Sulsel.…
Jakarta, Harapanrakyat.info Rabu, 07 Januari 2026 Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran sewa kapal laut di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang dinilai minim transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Uchok mengungkapkan, nilai sewa kapal yang dikeluarkan PLN EPI setiap tahun sangat fantastis, berkisar antara Rp4,2 triliun hingga Rp5,7 triliun. Namun besarnya anggaran tersebut tidak dibarengi dengan keterbukaan kontrak yang memadai, terutama terkait kejelasan nilai sewa kapal. Sorotan utama CBA tertuju pada kontrak kerja sama antara anak usaha PLN EPI, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG), dengan PT Pelayaran…
SIDRAP, SULSEL — Sengketa lahan antara petani di lokasi Kampung Wala, Kabupaten Rappang (Sidrap), dan PT BULS (BUMN) kian mengerucut. Setelah lebih dari dua dekade lahan dikelola petani, PT BULS kini muncul mendesak kontrak. Di sisi lain, petani menegaskan menyiapkan dua langkah hukum sekaligus untuk mencari keadilan. “Jika Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT BULS terbit sejak tahun 2002, petani mempertanyakan kehadiran perusahaan yang baru terasa setelah 23 tahun, sementara selama itu lahan digarap dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Kampung Wala,” ujar salah seorang Petani, Rabu (7/1). • Desakan Kontrak Dinilai Tidak Wajar Petani menyebut, hasil jagung dan sawit sulit…
KEPULAUAN SELAYAR – Polemik larangan penggunaan topi di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Kepulauan Selayar memicu kegaduhan dan kecaman luas dari kalangan jurnalis. Perlakuan Pegawai pengadilan terhadap wartawan dinilai arogan, tidak profesional, serta seolah mempermalukan wartawan di ruang publik, dengan menerapkan aturan yang diklaim ada namun faktanya tidak tertulis. Insiden terjadi pada Senin (5/1) ketika seorang wartawan mendatangi Pengadilan Kepulauan Selayar untuk mengakses layanan informasi. Sejak awal memasuki gedung, wartawan telah menjalani seluruh prosedur keamanan, mulai dari menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) hingga pemindaian wajah (face scan). Pada tahapan tersebut, tidak ada satu pun petugas yang menyampaikan larangan…
Selayar, Sulsel Harapanrakyat.info – SPBU PT Tanri Jaya Niaga dengan nomor 75.928.01 yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sorotan publik. SPBU tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik pelansiran BBM subsidi jenis Pertalite yang merugikan masyarakat kecil. Temuan lapangan terjadi pada Minggu malam, 4 Januari 2026, sekitar pukul 21.00 WITA, saat aktivitas pengisian Pertalite berlangsung di luar jam normal pelayanan. Informasi ini bermula dari keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh Pertalite di SPBU tersebut, meskipun stok diklaim sering kosong pada siang hari. Namun ironisnya, pada malam hari justru ditemukan pengisian BBM Pertalite secara masif yang tidak diperuntukkan bagi konsumen umum. •…
MAROS , Harapanrakyat.info – Persoalan sengketa tanah warisan yang dialami seorang perempuan lanjut usia, Saonang Dg Baji (75), warga Dusun Cendana, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, kini berkembang menjadi dugaan pengancaman melalui pesan WhatsApp terhadap anak korban. Keluarga menyebut, setelah persoalan tanah tersebut mencuat, anak Saonang Dg Baji bernama Iwan justru menerima sejumlah pesan bernada tekanan dan ancaman yang diduga dikirim oleh Kepala Desa setempat. Pesan-pesan tersebut dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan rasa takut serta tekanan psikologis terhadap keluarga korban. Isi Pesan Dinilai Mengandung Unsur Ancaman Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang dimiliki keluarga, terdapat sejumlah kalimat yang dianggap bernada intimidatif.…
Jakarta, 24 Desember 2025 — Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) secara tegas membantah tudingan adanya tindakan intimidasi terhadap atlet kickboxing Indonesia, Andi Mesyara Jerni Maswara, dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Bantahan ini disampaikan menyusul pernyataan sang atlet yang mengaku mendapat tekanan menjelang prosesi pengalungan medali kelas 50 kilogram putri. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu, yang disebut-sebut terlibat bersama Antonius Adi Wirawan, menegaskan bahwa kehadiran mereka di arena pertandingan semata-mata untuk menjalankan tugas organisasi sesuai aturan yang berlaku, bukan untuk menekan atlet. “Kalau menyebut NOC Indonesia sebagai oknum, sebaiknya memahami dulu aturannya. Kehadiran saya di kickboxing bukan tanpa…
Sidrap, Harapanrakyat.com – Sulawesi Selatan — Pertemuan antara perwakilan masyarakat Kampung Wala dan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Senin 22 Desember 2025 yang digelar di rumah jabatan (Rujab) Bupati Syaharuddin , alih-alih menghadirkan solusi, justru menyisakan luka batin dan rasa malu mendalam bagi petani Kampung Wala. Warga menilai, selain tidak menghasilkan jalan keluar atas konflik lahan dengan PT Berdikari United Livestock (PT BULS), pertemuan tersebut telah mencederai harga diri dan martabat masyarakat adat Bugis, khususnya suku Bone. Andi Abdul Rasyid, perwakilan petani Kampung Wala, mengungkapkan bahwa hasil rapat di Rujab Bupati membuat masyarakat merasa dihinakan di hadapan umum. “Hasil rapat di…
Makassar, Harapanrakyat.com — Gelombang penolakan terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 terus bergulir. Lembaga Celebes Law and Transparency (CLAT) menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over Kota Makassar, Selasa (16/12/2025), sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi yang diikuti puluhan massa itu menyoroti Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, khususnya terkait penempatan anggota Polri pada 17 kementerian dan lembaga negara. Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Rifki, menegaskan bahwa Perpol tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan…

