Sidrap, Harapanrakyat.com – Sulawesi Selatan — Pertemuan antara perwakilan masyarakat Kampung Wala dan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Senin 22 Desember 2025 yang digelar di rumah jabatan (Rujab) Bupati Syaharuddin , alih-alih menghadirkan solusi, justru menyisakan luka batin dan rasa malu mendalam bagi petani Kampung Wala.
Warga menilai, selain tidak menghasilkan jalan keluar atas konflik lahan dengan PT Berdikari United Livestock (PT BULS), pertemuan tersebut telah mencederai harga diri dan martabat masyarakat adat Bugis, khususnya suku Bone.
Andi Abdul Rasyid, perwakilan petani Kampung Wala, mengungkapkan bahwa hasil rapat di Rujab Bupati membuat masyarakat merasa dihinakan di hadapan umum.
“Hasil rapat di Rujab Bupati membuahkan rasa malu. Harga diri kami sebagai suku Bone seperti diinjak-injak. Padahal kami sudah sejak dahulu berada di Kampung Wala,” ujar Andi Abdul Rasyid dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kampung Wala merupakan suku Bugis asli yang telah bermukim dan mengelola wilayah tersebut jauh sebelum berdirinya PT BULS. Namun dalam rapat tersebut, masyarakat justru disebut sebagai pendatang oleh Andi Sukri Baharman Ketua Lembaga Adat, sebuah pernyataan yang dinilai melukai identitas dan sejarah keberadaan mereka.
“Kami ini suku Bugis. Tapi dalam rapat kami dibilang pendatang. Padahal sebelum PT BULS berdiri, kami sudah menempati lokasi itu. Bahkan istri saya lahir di Kampung Wala,” tegasnya.
Kecewa, Namun Tetap Menghormati Pemerintah
Meski merasa harga diri mereka dicemarkan di depan umum, masyarakat Kampung Wala menyatakan tetap menghormati pemerintah daerah. Namun rasa hormat itu dibarengi dengan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai tidak mampu menghadirkan solusi konkret.
“Kami tetap menghargai pemerintah, walaupun harga diri kami dicemarkan di depan umum saat rapat bersama bupati. Kami kecewa, karena sampai hari ini tidak ada solusi bagi para petani Kampung Wala,” lanjut Andi.
Dialog Tanpa Jalan Keluar
Masyarakat menyayangkan pertemuan yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian justru berubah menjadi forum yang meninggalkan luka sosial. Hingga kini, tidak ada keputusan tegas terkait peninjauan ulang HGU PT BULS, penghentian tekanan terhadap petani, maupun langkah perlindungan terhadap lahan dan hasil panen warga.
Situasi ini memperkuat pandangan masyarakat bahwa dialog dengan pemerintah daerah belum menyentuh substansi persoalan, bahkan berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemangku kebijakan.
Menunggu Negara Hadir Secara Bermartabat
Petani Kampung Wala menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar mempertahankan tanah, tetapi juga menjaga martabat, identitas, dan sejarah leluhur. Mereka berharap negara tidak hanya hadir melalui pertemuan formal, tetapi juga melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat.
Laporan: Tim APN
