MAMUJU TENGAH — Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah meminta pemerintah daerah segera menangani kerusakan gedung UPTD Puskesmas Salupangkang, Kecamatan Topoyo.
DPRD menilai kondisi bangunan tersebut membutuhkan penanganan serius karena menyangkut fasilitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Mamuju Tengah bersama sejumlah pihak terkait di ruang rapat Komisi III, Jumat (11/9/2026).
RDP tersebut menghadirkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Puskesmas Salupangkang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pembangunan.
DPRD Minta Renovasi atau Bongkar Total
Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi Puskesmas Salupangkang beberapa hari sebelum RDP.
Dari peninjauan tersebut, DPRD menemukan sejumlah kerusakan pada bangunan. Herman kemudian meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret, baik melalui renovasi maupun pembongkaran total apabila hasil pemeriksaan teknis menunjukkan kondisi bangunan tidak memungkinkan untuk digunakan.
Herman juga meminta petugas kesehatan dan masyarakat tidak melakukan aktivitas di gedung tersebut untuk sementara waktu. Ia menyarankan pelayanan kesehatan dialihkan ke gedung lama demi menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.
Penyebab Kerusakan Masih Diperiksa
DPRD Mamuju Tengah belum menyimpulkan penyebab kerusakan bangunan tersebut.
Salah satu dugaan menyebut kondisi tanah gambut sebagai faktor yang memengaruhi kerusakan. Namun, Herman meminta dugaan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli.
Menurutnya, lokasi Puskesmas Salupangkang berada di kawasan kaki gunung sehingga kondisi tanah dan dasar bangunan perlu dikaji secara menyeluruh.
Dinas Kesehatan Mamuju Tengah saat ini mencari tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi struktur bangunan dan tingkat kerusakannya. DPRD juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) dilibatkan dalam proses pemeriksaan.
DPRD Minta Pembangunan Fasilitas Publik Dievaluasi
Herman berharap persoalan Puskesmas Salupangkang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas umum.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pelayanan publik harus memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
DPRD menilai kualitas dan keamanan bangunan harus menjadi perhatian utama agar fasilitas kesehatan dapat digunakan masyarakat secara aman dan optimal.
Pemerintah daerah kini menunggu hasil pemeriksaan tenaga ahli untuk menentukan langkah penanganan terhadap gedung Puskesmas Salupangkang.