Pada pertemuan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Polman, Dwiki, menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ini. “Kami hadir disini untuk mencari solusi bersama terkait masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Kabupaten Polman”

Lanjut beliau, “masih banyak data di Kabupaten Polman yang bertahun-tahun belum ada perubahan, olehnya kami meminta kepada DPRD Provinsi untuk bagaimana mencari solusi agar adanya data penerima yang akurat bagi penerima bantuan. Pada intinya bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat tetapi jika data tidak berubah 5 atau 10 tahun terakhir berarti ada permasalahan.” Ucap Dwiki.

Mendengar penyampaian tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Dr. H. Marigun Rasyid menyampaikan bahwa pendataan memang harus tepat sasaran. “Terkait pendataan terhadap penerimaan bantuan memang harus tepat sasaran, olehnya dibutuhkan pendataan yang objektif jika perlu kita berkolaborasi dengan Perguruan tinggi atau lembaga independen untuk melakukan pendataan yang presisi” ucap Marigun.

Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dalam mendapatkan data yang akurat dan terkini terkait penerima manfaat bantuan sosial. Langkah-langkah konkrit akan diambil salah satunya dengan adanya Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Rapat yang dilaksanakan di ruang Komisi IV DPRD Sulbar yang dipimpin Ketua Komisi, Dr. H. Marigun Rasyid didampingi Sekretaris Komisi H. Abidin, hadir Kasubag Analisis (penyetaraan) Abdul Rauf serta beberapa Staf Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat. (Ars) #Humas_DprdSulbar

Adapun 5 (lima) ranperda tersebut yakni 2 (dua) Ranperda atas prakarsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor.
2. Ranperda Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043
   Sedangkan 3 (tiga) Ranperda atas inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
3. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
4. Ranperda tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.
5. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar dipimpin langsung Ketua DPRD Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi didampingi Asisten I M. Jaun sebagai perwakilan Pj. Gubernur dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar baik secara langsung dan virtual.
Agenda rapat tersebut mendengarkan Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap 2 (dua) Ranperda Provinsi Sulawesi Barat, pertama Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor, dan Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043.

Kemudian Penjelasan Pengusul 3 Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu: Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Salah satu inisiator berpendapat bahwa dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang pelindungan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ini dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di provinsi sulawesi barat, kami berharap Ranperda ini segera dibahas agar dapat menjadi peraturan daerah – Pungkas H. Sudirman

Humas DPRD Prov. Sulbar
(Ros/Ika)

Rombongan yang berjumlah 13 Orang ini di Koordinir langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kab. Jeneponto Kamaruddin SE, dan diterima dengan hangat Oleh Rayu yang di dampingi A. Muslim Fattah beserta para Anggota Dewan lainnya.

Dalam perbincangan Muslim Fatta menyampaikan sebelum masuk tahap pembahasan Program APBD, DPRD Prov. Sulbar terlebih dahulu melaksanakan rapat Konsultasi dengan Pihak OPD dan Banggar, lalu kemudian melihat mana konteks-konteks yang akan dijadikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir).

Di tempat yang sama Kamaruddin, yang ditemui Usai Pertemuan, beliau mengatakan bahwa DPRD Kab. Jeneponto banyak belajar dari DPRD Prov. Sulbar terkhusus-nya mengenai Program APBD salah satunya Penggunaan Pokir dan pemantauan Pokir secara baik. (Rb) Humas DPRD Prov. Sulbar

Kunjungan ini disambut oleh pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, H. Sahrin Salatuang, bersama dengan staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam kunjugan ini dihadiri oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Juan Gayang Pongtiku didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD Kab. Mamasa Dominggus dan Riel.

H. Sahrin Salatung menyampaikan terima kasih atas kunjungan koordinasi dari DPRD Kabupaten Mamasa dan berharap kerja sama yang telah terjalin akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Dan juga berharap bahwa kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten Mamasa demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat secara keseluruhan.

mengawali rapat Hatta Kainang mempersilahkan salah satu perwakilan dari Aliansi GTT Sulbar, Lalu Tuhiryadi dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya, dimana rekan-rekan GTT mendapat info bahwa kuota PPPK Khusus Guru yang dibutuhkan hanya 30-an sedangkan jumlah yang terdata di tahun 2023 sekitar 400an, selebihnya akan dikemanakan.

Aliansi GTT Sulbar juga menyoroti bahwa banyak dari mereka telah bertahun-tahun bekerja sebagai GTT tanpa jaminan masa depan yang jelas. Mereka menuntut agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka, termasuk memberikan jaminan kepastian status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Olehnya itu mereka mempertanyakan rencana hasil rakor formasi pengusulan PPPK tahun ini. Dimana kuota Guru hanya 30, maka mereka meminta ada penambahan kuota sehingga sisa GTT yang ada bisa terakomodir dalam penerimaan PPPK Guru tahun 2024 ini, maka dari itu Hatta Kainang meminta kepada perwakilan GTT untuk menyurat secara resmi ke DPRD, Pj. Gubernur, BKD dan diknas untuk diadakan audiens dan dibahas secara lebih jelas.

Anggota DPRD Sulbar, Rayu, menyambut baik kunjungan tersebut, menyatakan pentingnya kolaborasi antar Daerah dalam pembangunan. “Kita dapat saling bertukar pengalaman dan menjalin sinergi untuk memajukan wilayah masing-masing,” ujar Rayu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Harapannya, kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Daerah.
Anggota DPRD Pasangkayu mengapresiasi keramahan dan keterbukaan DPRD Sulbar dalam berbagi pengalaman dan solusi terkait pembangunan daerah. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama lintas daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Andi Enong, menegaskan komitmen untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. “Kami berharap kerjasama ini dapat menjadi tonggak awal untuk progres lebih lanjut, adapun terkait informasi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) akan kami evaluasi kembali setelah mendapatkan informasi dari DPRD Sulbar” ucap Andi Enong.
Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan pembangunan di kedua daerah dapat semakin optimal, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan menciptakan sinergi yang kuat.

Pada pertemuan tersebut turut hadir anggota DPRD Sulbar H. Abidin, H. Syarifuddin, Kabag Persidangan Musra Awaluddin serta para Kasubag dan staf Sekretariat DPRD Sulbar.

Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi memimpin langsung rapat paripurna ini, hadir Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo sebagai perwakilan dari PJ. Gubernur. Hadir 3 (tiga) ketua pansus yaitu H. Sudirman selaku ketua Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi Muslim Fattah Ketua Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Muhammad Jayadi ketua Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Via Zoom, Serta Para Anggota Dewan lainnya dan para OPD terkait.

H. Sudirman dalam pembacaan laporan menerangkan bahwa Ranperda ini sangatlah penting karena Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Prov. Sulbar No. 2 Th 2008, tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain – UU No. 1 Th. 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. -Peraturan Pemerintah No. 12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dan -Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Th. 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Begitupun dengan Muslim Fattah menyampaikan kalau Prov. Sulbar belum Memiliki pengaturan terkait penyelenggaraan Perhubungan baik yang berkaitan dengan pengaturan lalu-lintas dan angkutan jalan perkeretaapian maupun pelayaran.
Sambungnya “Sehingga kami berharap Prov. Sulbar juga dapat menyusun Perda dan Peraturan Pelaksanaan-nya untuk mengatur Penyelenggaraan Perhubungan di Prov. Sulbar ini”. Tutur Muslim Fatta.

Melalui Zoom Muhammad Jayadi juga menyampaikan laporannya yang pada intinya merekomendasikan kepada Pimpinan rapat Paripurna agar dapat menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum menjadi Peraturan Daerah Prov. Sulbar dengan tetap memperhatikan beberapa saran perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu juga Gubernur melalui via Zoom menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi terhadap disetujuinya ketiga Ranperda tersebut

Di akhir Rapat Paripurna Ketua DPRD Prov. Sulbar menyampaikan bahwa pada prinsipnya DPRD dapat menerima ke-tiga Ranperda tersebut dan disetujui menjadi Peraturan Daerah. Humas DPRD Prov. Sulbar

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr.Noffli, SH,M.Si (kepala pusat JDIHN KEMENHUMKAM RI) yang dilanjutkan Pemaparan Materi petunjuk teknis penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024 dan pendampingan teknis tata cara pengisian Metadata dan pembuatan abstrak berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2019.

Bantuan buku yang diterima kemudian akan disalurkan ke komunitas literasi yang aktif di Kabupaten Mamuju. Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas di daerah. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber pengetahuan yang beragam dan berkualitas.

Muhammad Hamzih, akan memberikan buku dan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam meningkatkan literasi. Dia berharap bahwa bantuan ini tidak hanya sekedar memberikan bahan bacaan, tetapi juga menjadi awal dari kerjasama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan literasi di Sulawesi Barat.

pada pertemuan tersebut, membicarakan hal-hal terkait rencana kerja sekretariat dan rencana kerja DPRD serta progres kegiatan pada triwulan pertama Tahun 2024.
Humas DPRD Prov. Sulbar_