Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Muh. Dasri, dan dihadiri anggota DPRD lainnya, yakni Arham Bustaman, Lubis, Ersad, dan Adi Nurcahyo. Sejumlah insan media lokal turut hadir untuk menyampaikan pandangan serta masukan terkait hubungan kemitraan antara pers dan lembaga legislatif.

Dalam forum tersebut, Arham Bustaman menekankan pentingnya keterlibatan media sebagai pilar pembangunan daerah. Legislator dari daerah pemilihan Bambarasa itu menyatakan bahwa insan pers harus memahami berbagai persoalan daerah serta menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong kemajuan Pasangkayu.

Menurut Arham, media perlu mengawal proyek-proyek pembangunan yang bermasalah agar menjadi perhatian publik dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan peran media.

“Bukan alasan efisiensi anggaran lalu media dikucilkan. Media adalah pilar pembangunan daerah,” ujarnya.

Arham juga menyoroti persoalan layanan rumah sakit dan kesejahteraan masyarakat yang meskipun telah dianggarkan, masih menyisakan berbagai kendala. Ia menilai peran pengawasan media sangat penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Muh. Dasri menyebut media sebagai “CCTV pemerintah” yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.

“Media harus berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Dasri mengingatkan agar media tetap menjalankan peran kontrol sosial secara independen, meskipun mendapatkan dukungan anggaran. Menurutnya, fungsi DPRD dan media memiliki kesamaan sebagai pengawas sekaligus pengingat pemerintah.

Anggota DPRD Lubis menambahkan, media harus tetap menyampaikan kebenaran kepada publik meskipun terasa pahit. Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika profesi serta menghindari pemberitaan yang tidak berimbang.

Sementara itu, Ersad mendorong media untuk menjalankan fungsi peringatan (warning system) terhadap kebijakan pemerintah yang keliru, sekaligus memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang berhasil.

DPRD Rencanakan Pembentukan Media Center

Dalam kesimpulan audiensi, DPRD Pasangkayu menyatakan akan mendorong dukungan anggaran bagi media serta mengagendakan rapat lanjutan bersama pihak terkait. Selain itu, DPRD juga merencanakan pembentukan media center di Sekretariat DPRD sebagai sarana mempererat komunikasi dan sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.

Perwakilan insan media yang hadir, Darmawan, mengapresiasi diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fungsi kontrol sosial media di Pasangkayu.

“Semoga dengan pertemuan ini, fungsi sosial kontrol media semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan yang sehat dan profesional antara DPRD dan insan pers, demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rombongan DPRD Parimo dipimpin Wakil Ketua Taufik Borman, didampingi Sutoyo, Arnol, Serly, Arfan Sahar, Sami, dan Irfan. Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Putu Purjaya bersama anggota DPRD Arham Bustaman dan Farid Zuniawansyah.

Dalam sambutannya, Putu Purjaya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan.

“Semoga ke depan DPRD Parimo dan DPRD Pasangkayu senantiasa bersinergi serta menjalin kerja sama untuk mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Putu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengungkapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Ia berharap hubungan kelembagaan antara kedua DPRD dapat terus diperkuat dalam berbagai bidang strategis.

“Kami berharap sinergi antara DPRD Parimo dan DPRD Pasangkayu dapat terus terjalin guna meningkatkan pembangunan di kedua daerah,” tuturnya.

Bahas Penyelarasan APBD 2026

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan membahas program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di masing-masing daerah.

Anggota DPRD Parimo, Arfan Sahar, menjelaskan bahwa APBD 2026 Kabupaten Parigi Moutong saat ini masih dalam tahap penyelarasan, khususnya untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“APBD 2026 Parimo masih dalam proses penyelarasan, terutama pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Farid Zuniawansyah menyampaikan bahwa penyelarasan APBD 2026 Kabupaten Pasangkayu telah rampung. Meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap mengupayakan agar program prioritas berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Meski ada efisiensi, program dalam APBD 2026 Pasangkayu tetap difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Target PAD Ditingkatkan

Pada kesempatan yang sama, Arham Bustaman menekankan pentingnya inovasi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pada tahun 2025 target capaian PAD Kabupaten Pasangkayu mencapai sekitar Rp80 miliar lebih. Untuk tahun 2026, target tersebut diharapkan mengalami peningkatan.

“Di tengah efisiensi anggaran, daerah harus mampu berinovasi untuk meningkatkan PAD. Tahun 2026 kita harapkan target PAD Pasangkayu meningkat,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi momentum pertukaran gagasan dan penguatan kerja sama antarlegislatif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.