Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, bersama Wakil Ketua II, Sulmi. Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary Anwar, sejumlah anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri rapat tersebut. Sebagian anggota DPRD mengikuti rapat melalui Zoom.

Lima Fraksi Setujui Raperda APBD Perubahan

Lima fraksi DPRD Mamuju Tengah menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.

Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Perjuangan tidak menyampaikan pandangan akhir secara langsung dalam rapat. Namun, kedua fraksi tersebut tetap menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.

Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, mengatakan pembahasan Raperda telah melalui pembahasan di tingkat komisi bersama mitra OPD.

Menurut Hamka, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 agar dapat masuk ke tahapan selanjutnya.

Pendapatan Daerah Naik Rp55,38 Miliar

Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary Anwar menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan anggaran.

Dalam pemaparannya, Askary menyebut pendapatan daerah pada APBD Murni 2026 mencapai Rp529,82 miliar. Dalam Rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan tersebut meningkat menjadi Rp585,20 miliar.

Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp55,38 miliar.

Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp535,82 miliar menjadi Rp617,61 miliar atau bertambah Rp81,79 miliar.

Struktur tersebut membuat Rancangan APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp32,41 miliar. Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Raperda APBD Perubahan Masuk Evaluasi Gubernur

Askary menegaskan persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah belum menjadi tahap akhir proses APBD Perubahan 2026.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya akan menyampaikan Raperda APBD Perubahan 2026 kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk menjalani evaluasi di tingkat provinsi.

Pemerintah daerah berharap seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBD Perubahan 2026 dapat ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak, Senin (14/9/2026). Agenda ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah sebelum selanjutnya dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.

Penyerahan rancangan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan perkembangan kondisi keuangan serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD.

Menurutnya, perubahan APBD tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai perubahan atau penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” demikian disampaikan pimpinan DPRD dalam sambutannya.

DPRD Siapkan Pembahasan Secara Objektif

DPRD Mamuju Tengah memastikan pembahasan rancangan perubahan APBD akan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi dan tanggung jawab.

Pembahasan juga akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Legislatif mendorong agar setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang akan diperhatikan dalam proses pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD menilai kebutuhan masyarakat terus mengalami perkembangan sehingga kebijakan anggaran daerah juga harus mampu merespons berbagai kebutuhan tersebut secara tepat, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD-Pemkab Diminta Perkuat Sinergi

Dalam proses pembahasan rancangan perubahan APBD, DPRD berharap komunikasi antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat terus diperkuat.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting agar pembahasan anggaran dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jika terdapat perbedaan pandangan selama pembahasan, DPRD berharap hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah sebagai prioritas.

“Perbedaan pandangan yang mungkin terjadi dalam pembahasan hendaknya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata pimpinan DPRD.

Diharapkan Menghasilkan Anggaran Tepat Sasaran

Dengan telah diserahkannya dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

DPRD berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sesuai jadwal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

Hasil akhir pembahasan diharapkan mampu melahirkan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, Sekretaris DPRD beserta jajaran, serta unsur pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan undangan lainnya.