Menurut warga, kondisi tersebut hampir setiap hari terlihat di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Mandai. Keberadaan kendaraan tambang tanpa identitas yang jelas dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Sudah sering sekali kami melihat truk tambang melintas tanpa pelat nomor belakang. Selain itu, ada juga yang mengemudi dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan. Pengguna jalan lain tentu merasa takut,” ungkap salah seorang warga, Selasa (02/06/2026).

Keresahan masyarakat semakin meningkat karena kendaraan tambang tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Warga menilai ketiadaan pelat nomor dapat menyulitkan proses identifikasi apabila terjadi pelanggaran maupun insiden tabrak lari di jalan raya.

Salah seorang warga bahkan mengaku pernah menjadi korban dugaan tabrak lari yang melibatkan kendaraan pengangkut material tambang. Peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin mini.

“Saya ditabrak dari samping oleh truk tambang hingga motor lecet. Sopirnya langsung pergi begitu saja. Saya tidak bisa mengenali identitas kendaraan karena pelat nomornya tidak terlihat,” ujarnya.

Meski tidak mengalami luka serius, korban mengaku kecewa karena tidak dapat melaporkan maupun mengidentifikasi kendaraan yang diduga menabraknya.

Warga menilai kejadian tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap kendaraan operasional tambang harus diperketat demi mencegah kecelakaan yang lebih besar di kemudian hari.

Sorotan juga datang dari kalangan aktivis di Kecamatan Mandai. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya jajaran Satuan Lalu Lintas, untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban kendaraan di jalan raya.

“Jangan hanya kendaraan pribadi atau pengendara motor yang ditertibkan. Truk tambang yang diduga tidak memenuhi kelengkapan kendaraan dan membahayakan pengguna jalan juga harus ditindak tegas,” ujar seorang aktivis setempat.

Menurutnya, masyarakat tidak menolak aktivitas pertambangan maupun kendaraan operasional tambang. Namun, keselamatan pengguna jalan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus tetap menjadi prioritas utama.

“Yang dipersoalkan warga adalah ketegasan penegakan aturan. Semua pengguna jalan harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian,” lanjutnya.

Masyarakat kini mempertanyakan langkah konkret aparat kepolisian dalam menyikapi berbagai keluhan tersebut. Warga berharap adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap kendaraan operasional tambang yang melintas di wilayah Kecamatan Mandai maupun Kabupaten Maros secara umum.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar setiap laporan terkait dugaan pelanggaran lalu lintas maupun insiden tabrak lari dapat ditindaklanjuti secara serius guna memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

“Kami berharap jangan sampai harus ada korban yang lebih parah baru dilakukan tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” tegas warga.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan respons resmi dan langkah konkret dari pihak terkait terkait dugaan pelanggaran kendaraan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Maros.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebijakan tersebut diduga berasal dari oknum pimpinan organisasi (PGRI) di tingkat daerah. Para guru menyebut adanya tekanan secara tidak langsung agar pembelian tersebut tetap dilakukan.

“Kalau tidak ikut membeli, kami merasa tidak enak. Seolah-olah ini kewajiban,” ungkap salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan ini mencuat karena sebagian guru menilai harga yang ditetapkan cukup tinggi dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi para tenaga pendidik, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan penghasilan tambahan.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pembelian baju kontingen tersebut berkaitan dengan kegiatan tertentu yang melibatkan guru dalam skala daerah. Namun, mekanisme penetapan harga dan kewajiban pembelian dinilai kurang transparan.

Pengamat pendidikan menilai, apabila benar terdapat unsur pemaksaan, hal ini berpotensi melanggar prinsip profesionalitas organisasi dan dapat mencederai kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Secara hukum, jika terbukti adanya tekanan atau pemaksaan dalam transaksi, praktik tersebut dapat dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen maupun penyalahgunaan wewenang dalam organisasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus daerah di Jeneponto belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan tenaga pendidik, serta menjaga integritas organisasi profesi guru di Indonesia.

(Timred)

Sebelum rangkaian acara utama dimulai, organisasi tersebut terlebih dahulu melaksanakan kegiatan sosial dengan menyerahkan santunan kepada anak yatim serta bantuan kepada para lansia.

Untuk santunan anak yatim, tahun ini difokuskan kepada anak-anak yang berada di wilayah Kecamatan Turikale-Mandai dan sekitarnya. Sementara itu, bantuan bagi lansia atau orang tua jompo diberikan yang berada di wilayah kecamatan maros baru.

Selain santunan, para anak yatim juga menerima bingkisan berupa parcel yang diserahkan langsung oleh pengurus organisasi sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan suci Ramadhan.

Ketua MPC Kabupaten Maros, Andi Baso Mananring, S.Sos, (ABM) menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Anggota organisasi untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, momentum Ramadhan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berbagi dan memperkuat kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan santunan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan para lansia. Ini adalah wujud kepedulian keluarga besar KIWAL kepada masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan Ramadan,” ujar .

Setelah rangkaian kegiatan sosial tersebut, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengurus dan para Ketua PAC di warkop AL-FAYYADH Jalan poros Makassar – Maros No.38 kecamatan Turikale kabupaten Maros

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas organisasi, serta menyatukan komitmen seluruh anggota dalam menjaga kekompakan dan persaudaraan di bawah panji .

Dengan mengusung semangat “Bersatu dalam Iman, Bergerak dalam Kebersamaan”, kegiatan ini diharapkan semakin memperkokoh hubungan kekeluargaan antara anggota organisasi sekaligus menumbuhkan semangat berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan.

Laporan Tim APN Maros

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mamasa Agum Saputra didampingi dua Wakil Ketua DPRD. Dari total 25 anggota DPRD, sebanyak 15 anggota hadir dalam sidang tersebut sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.

Dihadiri Unsur Forkopimda dan Tokoh Masyarakat

Acara peringatan HUT Mamasa juga dihadiri Bupati Mamasa Welem Sambolangi bersama Ketua TP PKK Mamasa Adel Palulun, Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman, serta Wakil Ketua TP PKK Hj. Rahmawati Sudirman.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa Muhammad Syukur, Dandim 1428/Mamasa Letkol Edwin Hermawan, Kapolres Mamasa AKBP Arian Tony Utama Bangalino, Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa Dr. Andi Faik Wana Hamzah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa, tokoh agama, tokoh adat dari Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, tokoh masyarakat, pimpinan perbankan seperti BRI, Bank Sulselbar (BPD), dan BNI, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal lainnya.

Bupati Tekankan Reformasi Birokrasi dan Pemulihan Ekonomi

Dalam sambutannya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi daerah yang akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai program strategis pemerintah.

“Kita akan melakukan reformasi birokrasi sesuai aturan yang ada dan berupaya melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap,” ujar Bupati.

Tingkatkan PAD dan Pengembangan UMKM

Bupati Mamasa menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah, di antaranya pembentukan Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil serta memperkuat pembinaan kelompok tani yang telah terdaftar.

Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk komoditas unggulan seperti kopi Mamasa agar dapat memperoleh sertifikasi hak paten dan semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional.

“Kopi Mamasa merupakan potensi daerah yang harus kita dorong agar semakin populer hingga ke tingkat nasional dan mancanegara,” tambahnya.

Peringatan HUT ke-24 Kabupaten Mamasa ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Lap. Irmayanti

Kedatangan Pangdam didampingi Komandan Korem (Danrem) 142 Tatag Brigjen TNI Hartono, S.IP., M.M., dan disambut langsung oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi bersama Wakil Bupati H. Sudirman serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Jabatan Bupati Mamasa.

Pangdam: Mamasa Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Utama

Dalam sambutannya, Pangdam XXIII Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam Kabupaten Mamasa yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata utama di Pulau Sulawesi.

“Mamasa yang penuh dengan kasih ‘mamase’ akan menghangatkan setiap orang yang hadir di sini. Siapa pun yang datang ke Mamasa akan merasakan berkat dan kasih dari makna yang terkandung dalam nama Mamasa,” ujarnya.

Ia juga berjanji akan turut mempromosikan potensi pariwisata Mamasa saat menjalankan tugas di berbagai daerah.

“Saya akan menyampaikan kepada masyarakat luar bahwa Mamasa adalah daerah yang patut dikunjungi karena keindahannya,” katanya.

TNI Kawal Program Pembangunan Nasional

Pangdam juga menjelaskan sejumlah tugas tambahan yang diberikan negara kepada TNI, salah satunya mengawal program pembangunan nasional di berbagai daerah.

Di Kabupaten Mamasa, TNI turut mengawal program cetak sawah seluas 300 hektare yang berpotensi menjadi proyek percontohan nasional mengingat kondisi geografis wilayah yang bergunung dan menantang.

Selain itu, TNI juga mendapat tugas pembangunan infrastruktur seperti jembatan, dengan total 78 titik yang menjadi fokus implementasi di wilayah kerja Kodam.

TNI juga berperan dalam pembinaan generasi muda agar terhindar dari berbagai permasalahan sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja.

“Saya berharap koordinasi dan harmoni antara TNI dan pemerintah daerah terus terjaga dalam melaksanakan berbagai program negara demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Bupati Mamasa Apresiasi Kunjungan Pangdam

Sementara itu, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kunjungan Pangdam XXIII Palaka Wira yang untuk pertama kalinya datang ke Kabupaten Mamasa.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Pangdam XXIII Palaka Wira. Kondisi keamanan di Mamasa saat ini tetap terkendali berkat konsolidasi yang baik antara Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Bupati menilai kehadiran Pangdam menjadi bukti nyata perhatian TNI terhadap masyarakat Kabupaten Mamasa.

Ditutup Buka Puasa Bersama

Kegiatan ramah tamah yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Mamasa tersebut kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama rombongan Pangdam XXIII Palaka Wira, jajaran Forkopimda, serta masyarakat yang hadir.

Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Mamasa.

Kegiatan sosial tersebut menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara aparatur pemerintah, komunitas sosial, dan masyarakat di wilayah Belawan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang sarat nilai kemanusiaan ini. Menurutnya, bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat empati dan kepedulian sosial, khususnya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, terutama kepada anak-anak yatim. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat serta harapan bagi generasi muda untuk terus meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Dedy Dharma, S.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Belawan dan Kolaborasi Belawan Berkah, serta berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus menjadi jembatan kebersamaan antara instansi pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, pimpinan Kolaborasi Belawan Berkah, Ustadz Tengku Zakaria Yusuf, menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi yang terjalin. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan komunitas masyarakat sangat penting untuk memperluas manfaat kegiatan sosial agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan ceramah singkat (kultum) dan doa bersama, yang menghadirkan suasana penuh kekhusyukan dan refleksi spiritual di tengah bulan Ramadan.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama yang diikuti oleh para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, para stakeholder, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Momen kebersamaan tersebut menjadi simbol kuatnya nilai persaudaraan dan kepedulian sosial.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan dapat terus tumbuh, mempererat tali silaturahmi, serta menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat luas di masa mendatang.

Hans Montolalu
Tim APN Jakarta

Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga, bantuan sosial menjadi harapan penting bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun di lapangan, muncul keluhan bahwa masih ada warga yang dinilai layak justru belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Situasi ini membuat sebagian warga bertanya-tanya mengenai alur pendataan dan verifikasi penerima bansos. Pasalnya, ketika masyarakat mencoba mencari kejelasan, mereka sering mendapatkan jawaban yang berbeda antara pihak kelurahan dan Dinas Sosial.

Sebagian warga mengaku diarahkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Sosial karena disebutkan bahwa penentuan penerima berada pada sistem data pemerintah. Namun di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan penjelasan bahwa proses pendataan awal biasanya berasal dari tingkat lingkungan hingga kelurahan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat bingung mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam memastikan data penerima bansos benar-benar akurat.

“Saya sudah hampir satu tahun mengajukan bansos melalui aplikasi yang disediakan pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya hanya ingin tahu, sebenarnya berapa lama prosesnya sampai ada jawaban apakah diterima atau tidak,” ujar seorang warga yang mengaku telah mengikuti prosedur pengajuan.

Keluhan seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses verifikasi data bantuan sosial. Sistem pendataan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan seharusnya mampu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status pengajuan mereka.

Pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah tingkat bawah hingga instansi terkait dinilai menjadi kunci agar program bansos benar-benar tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya penjelasan yang lebih terbuka mengenai proses seleksi penerima bantuan.

Bagi warga yang telah mengajukan permohonan bantuan, kepastian informasi menjadi hal yang sangat penting, apakah pengajuan mereka masih dalam proses verifikasi, belum memenuhi kriteria, atau memang belum masuk dalam daftar penerima.

Program bantuan sosial pada dasarnya hadir sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ketepatan data dan kejelasan informasi menjadi hal yang sangat krusial agar tujuan program tersebut benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak.

Hingga berita ini disusun, masyarakat berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka dari pihak terkait agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai proses penyaluran bantuan sosial.***

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima redaksi pada Selasa, 3 Maret 2026, APMS tersebut diduga melayani pengisian BBM subsidi menggunakan sejumlah drum dalam jumlah besar.

Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan beberapa drum berada di area pengisian.

Dugaan kuat mengarah pada praktik pengumpulan BBM jenis Solar dan Pertalite yang diduga diperuntukkan bagi jaringan mafia minyak.

Ironisnya, di saat drum-drum itu diduga dilayani, masyarakat pengguna subsidi justru harus mengantre panjang dan kerap kehabisan stok.

Kondisi ini memicu kemarahan warga yang menilai distribusi BBM tidak berjalan adil dan tepat sasaran.

“Kalau drum bisa isi banyak, kenapa masyarakat kecil justru sering tidak kebagian?” keluh salah satu warga.

Disinyalir Disuplai ke Pengecer dan Industri
Sumber masyarakat menduga BBM subsidi yang dibeli menggunakan drum tersebut kemudian disalurkan ke pengecer untuk memperoleh selisih keuntungan. Bahkan, beredar pula indikasi bahwa Solar bersubsidi diduga dijual ke sektor industri — praktik yang jelas bertentangan dengan peruntukan BBM subsidi yang dibiayai negara.

Sebagaimana diketahui, lembaga penyalur seperti APMS berada di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) melalui subholding komersialnya, PT Pertamina Patra Niaga.

Penyaluran BBM subsidi memiliki mekanisme ketat dan kuota terbatas. Jika terjadi penyimpangan, potensi pelanggaran tidak hanya administratif tetapi juga pidana.

LSM FAAM Akan Laporkan ke Pertamina
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Bidang Investigasi LSM FAAM Sulawesi Selatan, Ismail menyatakan akan melaporkan dugaan ini secara resmi ke pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar agar dilakukan audit distribusi dan pemeriksaan menyeluruh.

“Kami tidak ingin BBM subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru dinikmati oleh mafia dan spekulan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas,” tegasnya, di Makassar, Selasa (3/3).

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemilik APMS. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya.

Sebelumnya, SPBU Barugayya Juga Disorot

Sebelumnya di APMS Benteng praktik serupa juga lebih dulu menjadi sorotan publik di wilayah yang sama.

Dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi terjadi di SPBU Barugayya Selayar dengan nomor 76.928.02.

Laporan masyarakat disampaikan pada Minggu (11/1) saat warga hendak melakukan pengisian BBM.

Alih-alih mendapat layanan normal, masyarakat justru menemukan indikasi pengisian BBM subsidi menggunakan wadah tidak standar berupa drum, yang mengarah pada praktik pelansiran.

Warga menilai pola tersebut identik dengan modus mafia BBM, yakni memanfaatkan celah pengawasan untuk mengalihkan BBM subsidi dari hak masyarakat.

“Kami datang untuk isi BBM, tapi malah lihat pengisian yang tidak wajar. Sementara masyarakat disuruh tunggu atau kehabisan,” ungkap salah seorang warga saat itu.

Dugaan Pelanggaran Regulasi
Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar:

1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 terkait penyalahgunaan niaga BBM subsidi

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi

3. Ketentuan pengawasan dari BPH Migas serta regulasi internal PT Pertamina Patra Niaga terkait larangan pengisian menggunakan jeriken/drum untuk tujuan komersial

4. Apabila terbukti, sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan pasokan, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Dugaan Pola Sistemik
Aktivis pengawasan kebijakan publik menilai kemunculan kasus serupa di lebih dari satu titik distribusi di Selayar mengindikasikan adanya pola sistemik, bukan insiden tunggal.

Desakan pun mengarah kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi serta BPH Migas agar melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh lembaga penyalur BBM di wilayah kepulauan.

Masyarakat bersama jaringan pemantau distribusi BBM berencana melaporkan temuan ini secara resmi dan mendorong aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan unsur pidana.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar hak masyarakat kecil tidak terus dirampas oleh praktik yang merugikan publik.

Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak SPBU Barugayya Selayar maupun pihak Pertamina.

SPBU Tanri Jaya Niaga Juga Pernah Disorot

Selain dugaan di APMS Benteng dan SPBU Barugayya, publik Selayar sebelumnya juga dihebohkan dengan dugaan praktik serupa di SPBU PT Tanri Jaya Niaga bernomor 75.928.01 yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan laporan yang beredar pada awal Januari 2026, masyarakat menemukan aktivitas pengisian BBM subsidi jenis Pertalite pada malam hari, sekitar pukul 21.00 WITA.

Ironisnya, pada siang hari stok Pertalite kerap dinyatakan kosong saat masyarakat hendak membeli.

Temuan lapangan menyebutkan BBM disalin langsung dari nosel ke puluhan drum, kemudian dimuat menggunakan mobil bak terbuka untuk dibawa keluar lokasi.

Praktik tersebut diduga merupakan bagian dari pola pelansiran yang merugikan konsumen subsidi.

Sumber masyarakat menduga para pelansir memperoleh keuntungan signifikan dari selisih harga jual kembali ke pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dugaan Penyalahgunaan Dokumen
Pihak SPBU sempat menyatakan bahwa pengambilan BBM tersebut menggunakan surat rekomendasi dari kecamatan dan desa. Namun warga mempertanyakan legalitas dokumen tersebut karena disebut hanya berlaku untuk solar, bukan Pertalite, serta tidak dilengkapi barcode resmi dari instansi teknis terkait.

Jika dugaan ini benar, maka potensi pelanggaran mengarah pada:

1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 terkait penyalahgunaan niaga BBM subsidi

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyaluran BBM subsidi

3. Ketentuan pengawasan dari BPH Migas

4. Perjanjian kerja sama lembaga penyalur dengan PT Pertamina Patra Niaga

Sanksi yang dapat dijatuhkan jika terbukti melanggar mulai dari teguran tertulis, pembatasan atau pembekuan pasokan, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Indikasi Pola Berulang
Dengan munculnya dugaan di beberapa titik — APMS Benteng, SPBU Barugayya (76.928.02), dan SPBU Tanri Jaya Niaga (75.928.01) — sejumlah pegiat kontrol sosial menilai ada indikasi pola distribusi menyimpang yang berulang di wilayah Kepulauan Selayar.

Desakan pun kembali diarahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi serta BPH Migas untuk melakukan audit menyeluruh, evaluasi total kuota distribusi, serta pengawasan ketat di lapangan.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum turut melakukan pendalaman apabila ditemukan unsur pidana, agar distribusi BBM subsidi benar-benar kembali pada peruntukannya dan tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum atau jaringan mafia minyak.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi. ***

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan seleksi JPT yang digelar di Ruang Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Makassar, Kamis (26/2/2026).

Seleksi Terbuka untuk Isi 10 Jabatan Eselon II

Bupati Mamasa berharap panitia seleksi (pansel) dapat menjalankan proses seleksi secara terbuka dan profesional. Dari total 54 peserta yang mengikuti seleksi, nantinya akan disaring menjadi 30 peserta terbaik untuk kemudian direkomendasikan menjadi 10 orang yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang saat ini masih lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

“Ikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik. Saya percaya 54 peserta yang mengikuti seleksi ini adalah aset sumber daya manusia terbaik yang dimiliki Kabupaten Mamasa,” ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta mematuhi mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

“Saya meminta jangan ada gerakan tambahan di luar seleksi resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

ASN Diminta Junjung Netralitas

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri serta menjaga profesionalitas selama proses seleksi berlangsung.

Ia berharap seluruh peserta tetap menjaga sikap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjunjung asas netralitas, apapun hasil seleksi nantinya.

“Jabatan adalah amanah dan bagian dari tugas tambahan. Yang paling penting adalah dedikasi dan pengabdian. Setelah seleksi ini selesai dan ditetapkan pejabat yang dilantik, saya berharap tidak ada lagi istilah oposisi karena ASN bukanlah praktisi politik,” jelasnya.

Seleksi JPT ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat yang kompeten, profesional, dan mampu memperkuat kinerja pemerintahan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Musrenbang kali ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Mamasa.

Targetkan Pemulihan Ekonomi Daerah

Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang secara daring merupakan hal baru bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa. Meski demikian, ia berharap seluruh usulan pembangunan tetap dapat dirumuskan secara maksimal.

Menurutnya, tahun 2027 diharapkan menjadi momentum puncak pemulihan ekonomi daerah.

“Walaupun pertumbuhan ekonomi Mamasa pada tahun 2025 melambat, kita patut bersyukur karena masih mengalami peningkatan sekitar 3,3 persen. Musrenbang ini harus melihat secara jelas prioritas di setiap wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kembangkan Komoditas Unggulan Desa

Bupati juga mengajak pemerintah kecamatan dan desa untuk fokus mengembangkan komoditas unggulan di masing-masing wilayah.

Konsep tersebut diharapkan dapat melahirkan desa-desa berbasis produksi tertentu seperti desa sayur, desa cabai, desa ikan, maupun komoditas lainnya sesuai potensi daerah.

Ia menambahkan masih banyak lahan tidur di Kabupaten Mamasa yang perlu dimanfaatkan secara produktif.

“Perangkat kecamatan dan desa harus terus mendorong masyarakat agar mengelola lahan yang terbengkalai sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Pariwisata Jadi Prioritas Kedua

Selain sektor pertanian, Bupati Mamasa menegaskan pengembangan pariwisata juga menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Pariwisata menjadi prioritas kedua yang harus kita kembangkan, mengingat Mamasa merupakan salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Barat,” kata Welem.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian

Bupati juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, tanpa perhatian serius terhadap pendidikan, masa depan generasi penerus daerah tidak akan terjamin. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah terus melakukan pembenahan layanan dasar bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pembangunan kembali RSUD Kondosapata yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Wakil Bupati: UMKM Harus Diperkuat

Sementara itu, Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman yang mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting menegaskan bahwa pemulihan Kabupaten Mamasa harus menjadi prioritas utama.

Ia mengakui pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan pembangunan meski menghadapi keterbatasan kondisi keuangan daerah.

Sudirman juga menekankan pentingnya pembinaan UMKM dan pengembangan usaha kerakyatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sektor pariwisata dan usaha kerakyatan harus diintervensi secara maksimal oleh pemerintah agar mampu mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Musrenbang ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamasa.

Lap. IRMAYANTI